Candu Agama, Politisasi Agama, Kedok Ketidakmampuan Para Birokrat?

Jadi ternyata waktu Karl Marx memberi predikat “candu” kepada agama, tujuannya tidak senyinyir yang kita bayangkan selama ini :).

Di masa itu, candu/opium itu dianggap sebagai obat atau “penawar rasa sakit”.

Maknanya bergeser karena penjelasan tentang pendapat Karl Marx yang terpotong. Kutipannya tidak lengkap.

Walau Karl Marx memang bukan penganut agama tertentu, maksud sebenarnya dari istilah “Religion is the opium of the people” bisa dibaca di sini.

Walau dalam praktiknya, agama sering dijadikan alibi bagi penguasa untuk segala ketidakberdayaan mereka dalam menjalankan kewajiban bagi warganya.

Waktu rajin road trip di US dulu, saya dan suami suka membahas iseng-iseng soal korelasi antara banyaknya plang, “Jesus, We Love U” dan semacamnya vs kondisi ekonomi kota/wilayah tertentu.

Entah mengapa hasilnya ya begitu itu hehehe. Makin “gak jelas” kota atau state-nya, makin banyak plang-plang beginian ???

Wilayah Texas area Kota Plano dan sekitar hampir bersih dari baliho-baliho agama :p. Di Texas bagian utara, kota-kota industri memang ada di wilayah Plano-Frisco ini. Kelihatan dari harga propertinya yang di atas rata-rata.

Sementara di area Texas yang perbatasan yang agak-agak (maaf) mulai kumuh, baru dah mulai banyak “anjuran” untuk lebih banyak mengingat Tuhan ???.

Tapi di area yang kami lewati pas road trip menuju Yogyakarta dari Jakarta tahun lalu mah, plang-plang Asmaul Husna juga banyak menghiasi jalan-jalan raya #uhuk.

Mungkin semacam “penawar rasa gregetan” dari warga biar gak usah terlalu mikirin biroraksi dan kewajiban-kewajiban kepada daerah kepada rakyat ???.

Setiap gondok inget pemda yang gak jelas hasil kerjanya apa, ya kan tinggal lihat baliho-baliho Asmaul Husna, auto hilang keselnya??? ??

Baruuu aja beberapa waktu lalu membaca selebaran sese-wagub yang mengimbau rakyat untuk jangan melakukan kegiatan-kegiatan maksiat untuk mencegah terjadinya bencana alam ???. Surat edaran resmi loh ???.

Mbok ya penanganan bencana yang ditingkatkan. Anggarannya diawasi dengan benar jangan dipakai buat yang lain-lain. Disiplin menerapkan aturan, perbanyak kajian ilmiah dari para ahli untuk proses pencegahan jangka panjang.

Ini memang bukan langkah yang mudah dan perlu waktu. Tapi tugas pemerintah yang utama ya begitu itu.

Juga sese-bupati yang punya program memperbanyak ustaz di tiap kelurahan biar makin banyak hafiz/hafizah. Mungkin biar rakyat khusyu’ mengaji, pemerintahnya bisa lebih khusyu’ mainin duit anggaran #eh ???.

Ya gimana, sistem yang masih ngacak begini dengan pangsa pasar yang lagi semangat “hijrah” sangat klop dengan kalangan birokrasi yang tidak sanggup bersaing di area kinerja-hasil nyata-rekam jejak.

Jadi, jalan pintasnya ya gitu : bikin aturan wajib pakai jilbab di instansi pemerintahan, bikin aturan wajib jilbab buat anak-anak sekolah negeri, bikin aturan jangan maksiat biar gunung gak meletus? ???.

Oh, come on …. -_-

Simpel nan praktis, dalam waktu singkat otomatis membuat rakyat terpesona penuh haru betapa amanahnya pemimpin-pemimpin daerah mereka, “Masya Allah Tabarakallah.”

Saban bulan puasa, suka cengar cengir melihat teman-teman di provinsi yang terkenal dengan korupsinya yang maha dahsyat itu yang memuji pemimpin daerah mereka yang begitu saleh hanya karena melarang warung makan untuk buka di siang hari ???.

Jauh lebih gampang tooooohhh daripada memperbaiki sistem yang korup, melakukan transparansi anggaran, mendisiplinkan aparat birokrasi, dst dst dst.

Apa sih susahnya ngeluarin edaran kudu pakai jilbab buat embak-embak & emak-emak PNS di Pemda KETIMBANG mengawasi / memastikan segala jajaran PNS terkait bisa bekerja dengan disiplin melayani masyarakat dan enggak “bandel”?

Kalau ada jalan pintas, mengapa harus memilih jalan yang memutar ???.