PSBB di Ibukota, Yay or Nay?


Belgia, dalam kondisi jumlah korban Covid yang menunjukkan tren kenaikan, tetap memutuskan bahwa supporter pertandingan liga sepakbola DIIZINKAN mengisi kursi penonton sebanyak 30% dari kapasitas yang ada.

Di Jerman, belum lama ini ada demo yang menolak rencana pemerintah untuk kembali menerapkan kebijakan ala-ala PSBB (pembatasan sosial berkala besar) gitu-gitu. Udah pada emoh dikurung? Hihihi.

Gambar oleh soumen82hazra dari Pixabay

Italia juga mirip. Tetap ngotot melanjutkan liga sepakbola no matter what. Berita terkini barusan lihat tadi pagi, presiden klub Napoli positif Covid 19. Beliau baru saja menghadiri pertemuan para petinggi klub-klub sepakbola papan atas. Terpaksa semua peserta pertemuan harus dites dan mungkin menjalani karantina.

Tapi liganya ya jalan teroooosssss :D.

Belahan Eropa kini menyambut datangnya GELOMBANG KEDUA, as predicted kok ya. Sudah sejak Mei sewaktu saya masih di Ireland, sudah digaungkan kewaspadaan gelombang kedua Covid ini.

Hanya saja momentum untuk “mengurung orang” mungkin sudah berlalu. Sepertinya mayoritas pemerintahan pusat di Uni Eropa lagi berjuang keras mempertahankan perputaran roda ekonomi.

Kerjaan eike ney, every single day, sambil yoga pagi-pagi update berita dari Kompas TV hehehe.

Then, why did Pak Anies Baswedan decide to do another PSBB? Kalau saya sih setuju dengan keputusan beliau ini (y). Tenaaang, warga Banten juga bakal kena PSBB kok dari pemda sini. Bareng kita Gaeeesss, PSBB lageeee :D.

Gambar oleh iqbal nuril anwar dari Pixabay

Banyak yang mengeluh kok sepertinya kebijakan pempus, pemda, dan dinas-dinas terkait kok suka enggak nyambung ya?

Sebenarnya bukan enggak nyambung tapi memang fokusnya beda-beda. Misalnya nih, kalau teman-teman nakes pasti mayoritas ngomel menuntut lockdown atau PSBB karena concernnya pasti soal kinerja rumah sakit dan para nakes yang makin sempoyongan kalau makin banyak korban.

Gambar oleh soumen82hazra dari Pixabay

Bisa dipahami.

Makanya kalau baca omelan teman-teman nakes, although at some point lama-lama annoying (sorry to say) ya empati saja :). Jangan nyolot. Masih banyak pilihan lain. Unfollow kek, apa kek.

Cuma kelian itu kalau unfollow atau blokir atau apa pun mbok ya gak usah diumuman gitu napa? Mau cari ribut apa gimana hehehe. Diem-diem ajalah. Nanti kalau mereka ternyata nyadar dan tersinggung ya udah mau gimana lagi, tetep diam udah.

era digital

Kalau pemerintah concernnya lebih LUAS. Tentunya kesejahteraan dan kenyamanan tenaga medis tetap menjadi salah satu fokus pemerintah. Tapi buanyaaaaakkk yang lain-lain yang harus dipikirin.

Selain layanan kesehatan harus tetap prima, kesejahteraan ekonomi secara umum harus jalan terus. Sektor usaha gimana caranya jangan sampai kolaps, pengusaha jangan sampai harus merumahkan karyawan, penerimaan pajak harus tetap mengalir, bidang pendidikan enggak boleh mandek, pembangunan infrastruktur tetap berjalan walau mungkin melambat (tapi gak mungkin berhenti total), pariwisata yang paling sekarat pun jangan sampai dibiarkan mati sama sekali.

Dst, dst, dst, the list should be on and on…

Jadi memang WIN-WIN SOLUTION itu ILUSI saja. Saya rasa pemerintahan mana pun di seluruh negara akan ‘terjebak’ dalam upaya menyeimbangkan resiko yang harus dijalani untuk APA PUN keputusan yang DIAMBIL.

Cuma kondisi di DKI Jakarta sekarang di mana pelayanan kesehatan sudah terlalu tertatih, makanya keputusan PSBB mungkin yang paling tepat. Bagaimana pun nyawa manusia itu harganya tidak terkira. PSBB di Jakarta? Yes! (y).

Gambar oleh Ri Butov dari Pixabay

Tadi tuh di Kompas ada diskusi soal PSBB, kok ya narasumbernya rata-rata dari semacam “perwakilan Dinas Kesehatan” semua hehehe. Berat sebelah jadinya.

Kalau pengusaha otomatis pasti senewen sama lockdown atau PSBB dan sebagainya. Tapi kan, kalok banyak yang sakit toh bisnis bakal kolaps juga?????

Ya coba lu jadi pengusaha. Bisnis ‘mati suri’, kalian dituntut ENGGAK BOLEH mecatin karyawan, harus terus membayar gaji dong pastinya walau pemasukan macet. Paling berat mungkin pengusaha level menengah ke bawah. Kalau yang level atas kan biasanya punya ‘buffer’ yang lebih kuat.

Pekerja-pekerja informal juga posisinya sangat sulit. Andai semua persoalan bisa selesai dengan jualan online :p. Kan ada tuh yang nyinyir, “Ya udah sih pada jualan aja di internet daripada dagang keliling.”

Situ yang mau modalin? Jangan lupa loh, demand juga merosot tajam sekarang karena mayoritas pasti berusaha menekan pengeluaran di tengah ketidakpastian ekonomi seperti sekarang ini.

Jadi jelas kan, concernnya beda-beda.

Sebenarnya kita tidak akan pernah benar-benar akan kembali normal seperti sediakala sampai vaksin berhasil menghalau virus. Memang harus menerapkan new normal dengan protokol kesehatan yang ketat. Cuma masalah kedisiplinan ini yang sulit sekali, ya.

Even di negara-negara maju juga rumit kok. Selevel Eropa dan US ada saja orang-orang yang menolak pakai masker dan menyerukan penolakan ini ke publik dan masih merasa ini upaya konspirasi bla bli blu.

Belum lagi kalangan ekstrimis dari berbagai penjuru. Ada yang memang nyata-nyata menjelma jadi paranoid garis keras, semacam fearmonger yang maunya tuh semua orang pokoknya udah di rumah aja jangan ngapa-ngapain. That’s the only way. Paling doyan menghina orang dengan ucapan ‘covidiot’.

Dari sisi seberangnya, ada yang sok-sok santai logis pakai data ini itu dan berusaha meyakinkan masyarakat kalau virus ini ‘biasa’ saja kok. Harusnya kita hidup normal saja seperti biasa. Menuntut sekolah dibuka saja. Dan tentunya, ngomel paling kenceng pasca keputusan PSBB diumumkan. Menuduh data enggak valid dan pemerintah penakut gak jelas.

Sebaiknya kita berdiri di sisi semampu yang kita bisa saja. Yang bisa WFH gaji lancar kayak biasa ya sekuatnya bertahan di rumah. Keluar seperlunya.

Yang masih harus berjuang di luar rumah ya jangan bosan menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, social distancing as much as you can, rajin cuci tangan dst. Tapi ini memang melelahkan sumpah.

Memang harus sekuat tenaga mengerahkan STOK EMPATI ketimbang ngamuk-ngamuk ngatain orang covidiot atau menuduh orang lain gak paham data dan takut berlebihan.

Kalau pun ada yang harus dikritisi, porsi terbesar memang harus diberikan kepada PEMERINTAH sebagai pemangku kebijakan tertinggi. Tapi ya itu tadi, jangan asal nyinyir, sadarilah kalau pemerintah tanggung jawabnya paling besar ya karena FOKUSNYA paling luas. Mencakup segala aspek kehidupan masyarakat.

Bangkenya lagi, di tengah situasi pandemi, mencuat pula kasus-kasus KORUPSI kelas kakap yang melibatkan uang sogokan 500 ribu USD yang konon cuma uang muka doang. Gilak.

Empati enggak harus bikin kita ‘loyo’ kok. Banyak cara untuk mengkritik tanpa harus menuduh orang lain idiot, yes?
Jaga kesehatan, stay ‘sharp’ ;).