Baca berita topik “Nadiem kaget masih ada wilayah Indonesia yang mengeluh soal sinyal dan listrik”, udah batin dalam hati, “Duh, kenapa Nadiem ngomentarin soal itu dah” #pijetKening.
Salah satu problem utama urusan politik di era digital dimana penyebaran informasi ngandelin medsos adalah KOMUNIKASI ke PUBLIK.
Sebenarnya Nadiem sudah “di jalur yang benar” soal dengan upayanya menggalakkan PENDIDIKAN BERBASIS ONLINE. Bukan hanya karena pandemi. Seharusnya topik ini sudah menjadi perhatian serius sejak dulu. This is the world future, bukan cuma Indonesia saja.
Topik Student Project di kampus saya tahun 2001 itu sudah didominasi oleh modul-modul belajar online. Dosen pembimbing menggebu-gebu mengatakan bahwa metode belajar ini adalah metode belajar masa depan! Itu hampir 20 tahun lalu, loh.
Salah satu kritikan kurang nyambung jadinya nyerang Nadiem yang berasal dari keluarga berada. Dianggap tidak mengerti kondisi rakyat kecil di Indonesia. Sorry to say, MEMANG BUKAN TUGAS NADIEM SIH NGECEK-NGECEK SINYAL dan ALIRAN LISTRIK DI SELURUH NUSANTARA.
Tapi disayangkan, kenapa dah dese kudu bikin pernyataan kek gitu di media-media.
Sudah sejak awal banyak yang mengkritisi latar belakang si menteri muda ini yang condong ke bisnis, membuat beberapa praktisi pendidikan di tanah air ikut ‘gelisah’.
Belum lagi perdebatan soal privilege bla bla bla itu kan dipicu dari penunjukan beliau jadi menteri juga. Tulisan saya soal itu ada di sini.
Btw, Indonesia punya yang namanya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ada yang namanya Menteri Perhubungan. Ada yang namanya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Soal listrik, bisa senggol PLN, yang berada di bawah Kementerian BUMN.
Visi misi masing-masing kementerian memang harus BERSINERGI tapi fokusnya BEDA-BEDA.
Soal latar belakang personal vs kepemimpinan, ada perspektif menarik dari NOVEL ARUS BALIK, karya Pramoedya Ananta Toer. Secara garis besar dalam novel ada pendapat bahwa runtuhnya kerajaan besar salah satunya karena kegagalan raja dalam memilih petinggi-petinggi kerajaan.
Alih-alih mengangkat “pembantu” dari kalangan istana atau dari orang-orang berilmu, Raja memutuskan membagi-bagi jabatan kepada orang-orang dari desa-desa yang dianggap sudah ikut membantu dalam perang misalnya.
Akibatnya “VISI MISI” kerajaan mandek. Orang-orang dari desa ini ternyata kurang sanggup berpikir secara menyeluruh. Mereka malah sibuk mikirin desanya masing-masing. Pola pikirn ‘terbatas’. Tidak terlalu bisa membaca situasi secara UTUH karena wawasan kurang.
Orang dari desa dibesarkan “seadanya”. Jadi mereka hanya sanggup melihat sekitaran mereka. Ketika ditunjuk mengelola kerajaan dalam ruang lingkup lebih besar, mereka pun “gagap”.
Makanya, ada pendapat bahwa “pembantu raja” ya memang seharusnya MEREKA yang TERDIDIK dan dibesarkan dengan wawasan “besar” dalam lingkungan kasta yang bukan dari rakyat kebanyakan. Agar bisa melihat “dunia lebih luas” dan akhirnya punya VISI MISI ke depan untuk SELURUH KERAJAAN, gak mentok mikirin kebutuhan desa mereka doang.
Tentu perspektif dari area “seberang” ditampilkan. Bahwa perlu juga memilih “pembantu raja” dari desa-desa biar sekat-sekat antara istana dan pedalaman tidak terlalu jauh.
Penulis novel (Pram) tidak menunjukkan keberpihakan apa-apa. Beliau hanya memaparkan masing-masing perspektif. Monggo dipilih sendiri mana yang lebih cocok dengan pembaca hehehe.
Tapi kita tidak lagi hidup di masa kerajaan. Para menteri juga harusnya berkomunikasi dengan kepala-kepala daerah dengan lebih seimbang. Sudah kenal demokrasi, yes?
Nah, kepada daerah ini sebenarnya ujung tombak yang harus diperhitungkan. Karena MEREKA sebenarnya yang kenal baik dengan area masing-masing. Raja kecil di masing-masing wilayah.
Kalau cek-cek dana dan anggaran, rasanya tidak kurang-kurang uang mengalir ke berbagai wilayah untuk urusan infrastruktur. Termasuk listrik dan urusan sinyal-sinyal ini
. Tapi yah seperti yang sudah jadi pengetahuan umum. MUSUH kita sebenarnya ya itu-itu juga. KORUPSI, KORUPSI, dan KORUPSI
Korupsi inilah yang menjadi beban tidak berkesudahan buat orang-orang seperti Nadiem dll. Belum ngomongin geografi Indonesia yang memang naudzubillah ribetnya. Penduduk segambreng dengan area kepulauan yang luas. Plus tingkat korupsi yang masih asoy.
Tantangan infrastruktur negara kepulauan penduduk banyak memang sedap. Saya ngerasain tuh dulu di barang-barang suka ada tulisan, Harga P. Jawa, dan Harga di luar P. Jawa. Masih ada gak ya? Hehehehe.
Justru PENDIDIKAN BERBASIS ONLINE sangat-sangat memungkinkan untuk pemerataan kesempatan di semua wilayah. Metode ini memangkas waktu dan jarak. Cocok buat negara sebesar Indonesia yang “terpencar-pencar” wilayahnya.
Di masa pandemi, seharusnya kita sadar bahwa ERA DIGITAL sangat membantu kita menjalani hidup dalam keterbatasan gerak.
Coba kalok enggak ada internet, lagi PSBB begini, gimana caranya mau beli-beli tanpa ke luar rumah? Gimana mau berkomunikasi? Belajarnya piye? Yang mau kerja dari rumah? Menghibur diri di rumah? Gimana mau tetap menjalankan bisnis? Dst dst dst.
Ada pun soal kesiapan infrastruktur tidak seharusnya menghalangi visi misi “besar” soal pendidikan di tanah air. It’s another thing. Hai Pak Menteri Desa, semangat Pak
Penduduk banyak dengan wilayah luas apalagi terpecah-pecah dalam kepulauan memang sedap kok tantangannya. Saya pernah ngerasain tinggal di Irlandia vs di Texas. Padahal US ini kan gimana ya, kayaknya sudah salah satu negara dengan teknologi paling canggih.
Kalok urusan sinyal dan koneksi data mah Irlandia menang banyaaaaakkkk hehehehe. Negara mungil yang basisnya masih banyak peternakan dan sawah begini, lebih keren koneksi internetnya. Yaiya, wilayah cuma seucrit dengan jumlah penduduk mungil
. Tapi jangan salah, INDIA itu di area selatan kata temen-temen dari sana yang saya kenal di sini, koneksi internetnya gilak, lebih cepat lagi daripada yang di Irlandia
Kritikan soal Nadiem yang dianggap gak paham kebutuhan rakyat kecil memang agak salah sasaran terkait isu pendidikan berbasis online ini. Tapi balik lagi, KOMUNIKASI ke publik itu memang peer besar banget bagi kabinet sekarang tuh
Dikurang-kuranginlah ngomong-ngomong gak perlu
Situasi normal saja, netijen gampang naik darah, wahai bapak-bapak pejabat. Apalagi di masa pandemi begini. Gak bisa juga disalahkan. Situasi lagi sensitif. Mbok ya lebih bijak gitu bikin pernyataan-pernyataan di publik.
Sayang kan kalau gara-gara ini, visi untuk membawa pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik malah gak dibahas
. Jadinya ngeributin listrik dan sinyal dan ketidakpekaan beliau karena dianggap gak ngerti kebutuhan rakyat kecil. Harusnya komplen beginian jangan ke Mendikbud
Tetep semangat Kakak Nadiem dan para menteri lainnya ;).
.